Bersikap Proporsional Menghadapi Neo-PKI

DSC_0398

Dr. H. Asad Said Ali

Ramainya kembali isu PKI belakangan ini perlu dipahami secara utuh dan detil, sebab isu itu muncul dengan berbagai kepentingan yang berbeda satu dengan yang lain. Memang ada isu yang murni tuntutan dari keluarga PKI yang ingin memperoleh perlindungan dan santunan. Tetapi ada pula yang lebih jauh lagi sekelompok PKI yang merasa dendam kemudian berusaha menuntut balas. Kedua tuntutan itu ditangkap oleh pihak lain kemudian dikapitalisasi dan dipolitisasi untuk keperluannya sendiri-sendiri. Sekelompok aktivis menggunakan isu PKI tersebut untuk memperoleh perhatian internasional agar memberikan fasilitas dan dana bagi proyek mereka. Selain itu ada pula sekelompok politisi yang menggunakan isu PKI sebagai alat untuk meraih kekuasaan politik. Juga masih ada kelompok yang sekadar ikut-ikutan dengan alasan demokrasi dan  kemanusiaan.

Sebenarnya sejak dibubarkannya PKI tahun 1966 itu, kemudian ditekan selama lebih dari 30 tahun, nyaris partai itu tidak bisa bangkit lagi, karena telah lumpuh hingga akar-akarnya. Kondisi itu diperparah dengan perubahan politik internasional yang diwarnai dengan jatuhnya rezim komunisme satu-persatu, yang berakibat dengan memudarnya pengaruh Marxisme di seluruh dunia. Mengingat PKI adalah gerakan yang  bersifat internasional, maka ketika dukungan internasional melemah, dengan sendirinya komunisme  juga mengalami kelumpuhan seperti yang dialami oleh sisa-sisa PKI di Indonesia sekarang ini.

Dalam kondisi begini mustahil PKI bisa bangkit, sebagaimana dibayangkan banyak orang, karena memang komunisme sebagai ideologi sudah tidak laku lagi. Kedua tidak ada kekuatan internasional yang mendukung gerakan PKI  sejak jatuhnya Uni Soviet. Komunisme Cina adalah komunis revisionis yang lebih diwarnai oleh konfusianisme, yang saat ini telah berubah menjadi kapitalisme negara. Memang hingga saat ini masih terdapat gerakan komunis internasional, tetapi tidak difasilitasi negara, hanya digerakkan oleh sekelompok aktivis gerilyawan kiri pinggiran.

Dengan semakin menipisnya dukungan internasional itu maka kalangan aktivis neo-komunis Indonesia selama ini menjalin hubungan internasional secara terbatas, misalnya dengan melakukan pelatihan dengan Partai Komunis Filipina yaitu New Peoples Army (NPA). Beberapa aktivis komunis Indonesia mengikuti pelatihan gerilya di sana. Selain itu muncul kiblat baru komunis Indoenesia adalah Amerika latin. Bahkan belakangan aktivis komunis Indonesia tercatat  sebagai anggota Hands of Venezuela (HOV). Lembaga ini bersama lembaga International Marxist Tendency yang dipimpin Jorge Martin, terlibat dalam menggerakkan revolusi internasional. Dengan dukungan lembaga internasional itulah neo-komunis Indonesia beraktivitas, walaupun skalanya sangat kecil.

Dalam menghadapi gerakan neo-komunis itu kita tidak boleh bersikap paranoid, menghadapi secara berlebihan. Karena hal itu sama dengan membesarkan kelompok kecil itu. Sebaliknya  juga jangan bersikap apriori (abai), kalau dibiarkan mereka akan merembet ke mana-mana menanamkan pengaruhnya. Dan jangan pula mereka difasilitasi  seperti yang dilakukan oleh beberapa lembaga dana internasional atas nama demokrasi dan kebebasan berorganisasi. Seperti juga yang dilakukan kelompok liberal di Indonesia, yang berusaha memberikan kebebasan terhadap kelompok Marxist-Leninis untuk tumbuh kembali atas nama hak demokrasi. Sikap tegas dan proporsional sangat diperlukan dalam menghadapi manuver neo-komunis itu.

Kebebasan bereorganisasi sejak masa reformasi, tidak hanya dimanfaatkan oleh kelompok liberal dan kelompok Islam radikal untuk mengembangkan ajarannya, tetapi juga digunakan kelompok neo-komunis untuk memperjuangkan hak hidup mereka. Selama ini PKI masih terhalang bisa tampil kembali karena dihadang oleh TAP MPR No. XXV dan berbagai undang-undang. Sementara bagi mereka dalam demokrasi tidak boleh  ada larangan, sesuai dengan konvensi internasional hak sosial dan politik yang telah disahkan PBB, bahwa semua kelompok bebas bicara, bebas berpikir dan bebas berkumpul (berorganisasi). Menurut logika mereka, PKI saat ini memiliki hak untuk kembali bangkit dan berorganisai secara legal dan terbuka.

Pelarangan terhadap  komunisme di Indonesia ini memiliki landasan kuat dan kokoh baik secara ideologis hingga landasan juridis. Karena dalam menghadapi  upaya PKI untuk menuntut hak hidup kembali di negeri ini, maka perlu ditimbang secara cermat. Kalau dilihat secara cermat dan dengan berbagai pertimbangan yang matang maka sangat tidak mungkin membiarkan PKI bangkit kembali dengan beberapa alasan. Dengan pertimbangan yang kuat dan kesepakatan yang luas maka bangsa ini berketetapan akan tetap melarang PKI, bukan karena trauma, bukan karena paranoid seperti yang dituduhkan oleh para aktivis HAM pendukung PKI. Tidak, karena memang negara memberlakukan pelarangan itu memiliki alasan tersendiri. Baik alasan historis, alasan ideologis, alasan politik, serta alasan sosial, sehingga tidak dimungkinkan organisasi teror itu boleh hidup kembali.

Secara ideologis, PKI membawa ideologi Marxisme-Leninisme yang ateis, yang bertentangan dengan ideologi Pancasila yang bersifat religius.  Secara politik, PKI  mengobarkan ajaran agitasi dan propaganda yang akan mengacaukan sistem politik yang ada, sementara Pancasila mengajarkan harmoni. Ketiga, secara historis,  PKI telah berulangkali melakukan pemberontakan untuk merebut kekuasaan negara. Pertama kali pada  tahun 1945 PKI melakukan pemberontakan berdarah di sepanjang Pantura Jawa. Kedua, pada tahun 1948 PKI melakukan pemberontakan Madiun yang menelan banyak korban. Ketiga, pada  tahun 1965, PKI kembali melakukan  pemberontakan yang menelan banyak korban.

Dengan alasan semacam itu maka umat Islam dan juga pemerintah harus bersikap tegas menghadapi tuntutan kelompok neo-komunis itu. Sebenarnya kelompok neo-komunis melihat adanya hambatan itu, karena itu mereka melakukan berbagai manuver. Berbagai pengadilan yang digelar, baik yang bersifat nasional, maupun internasional, semuanya dilakukan untuk membuka peluang bagi eksistensi neo-PKI.  Selain itu  tuntutan mereka itu  muncul  karena di antara mereka masih ada rasa dendam. Perlu diingat bahwa  dalam keadaan apapun dendam tidaklah bisa dijadikan dasar bagi pembangunan Indonesia ke depan,  karena hal itu akan mengundang terjadinya permusuhan yang berlarut-larut di negeri ini.

Perlu diketahui, semua kelompok non-PKI dan simpatisan PKI agar tidak menggunakan isu PKI sebagai komoditas politik, sebab cara seperti itu kontra produktif. Tidak hanya merugikan bagi orang yang memainkan isu tersebut, melainkan membawa malapetaka bagi para pewaris PKI  sendiri. Maraknya isu  itu juga membuat ketidaknyamanan bagi kelompok non-PKI termasuk yang jelas-jelas anti-PKI. Perlu diketahui  bahwa penggunaan isu PKI untuk sebuah perjuangan politik, akan memancing bangkitnya kelompok Islam radikal musuh utama PKI. Sejak awal kelompok radikal Islam menjadikan isu PKI sebagai alat konsolidasi.

Berkembangnya berbagai isu yang dilontarkan oleh kelompok neo-PKI beserta segenap simpatisannya itu sempat meresahkan dan membingungkan masyarakat. Karena belum ada bimbingan, lalu masyarakat mengambil-tindakan sendiri-sendiri. Hal itu itu tidak bisa dibiarkan karena akan mengarah pada tindakan anarkhis. Tidak hanya itu karena faktor ketidaktahuan, mereka bisa diperalat kelompok lain yang sedang memancing di air keruh. Dengan mengetahui duduk persoalannnya, diharapkan masyarakat bisa menyikapi berbagai manuver  PKI secara rasional dan proporsional.

Diambil dari Pengantar Buku “Menghadapi Manuver Neo-Komunis” karya Drs. H. Abdul Mun’im DZ, Yayasan Prakarsa Kemandirian dan Ketahanan Bangsa, 2016.

Related Articles

About author View all posts

admin

admin

Mari berkarya, kirim tulisan ke redaksi@kampusiana.net