Ada Pungutan Liar di UIN Jakarta

PicsArt_09-12-07.26.02

Kuliah Kerja Nyata (KKN) memang menjadi salah satu program bagi hampir seluruh mahasiswa di Indonesia, termasuk UIN Jakarta untuk menyempurnakan Tri Darma Perguruan Tingginya yang ketiga yaitu “Pengabdian pada Masyarakat.” Tapi apakah program tersebut sudah berjalan dengan sesuai dengan tujuannya?

Tentunya dengan KKN diharapkan mahasiswa bisa menjadi manusia yang lebih peka terhadap lingkungan sekitar. Bisa menjadi generasi unggul untuk membangun masyarakat daerah yang lebih baik. Namun keunikan yang terjadi di UIN Jakarta adalah banyak mahasiswa yang ditempatkan di daerah yang masih dekat jangkauan dengan kampus, seperti BSD atau Serpong. Pertanyaan muncul kemudian apakah benar daerah tersebut membutuhkan tenaga mahasiswa untuk melakukan pembangunan? Ditambah dana KKN yang hanya senilai 5 juta rupiah untuk membuat program di daerah rasanya sangat jauh dari kata cukup.

Namun permasalahannya lebih berat muncul justru setelah pelaksanaan KKN selesai. Pusat Pengembangan Masyarakat (PPM) UIN Jakarta sebagai lembaga penyelenggara KKN mewajibkan setiap kelompok untuk membuat buku hasil pelaksanaan KKN. Dari tahun ke tahun banyak kelompok KKN yang terlambat menyelesaikan buku tersebut, tapi pertanyaannya adalah dimana letak kesalahannya? Apakah karena mahasiswa yang malas mengerjakan buku, atau justru sistem birokrasi PPM yang mempersulit mahasiswa?

KKN 2016 menggunakan sistem baru, di mana kelompok mahasiswa lebih banyak dari pada tahun-tahun sebelumnya. Jika tahun sebelumnya di setiap desa hanya ada satu kelompok mahasiswa, maka tahun 2016 setiap satu desa terdapat 3 kelompok mahasiswa. Sehingga beban pengerjaan buku laporan juga bertambah seiring dengan lebih banyaknya kelompok KKN.

Bertambahnya kelompok tersebut tidak diimbangi dengan sumber daya manusia di PPM untuk membimbing kelompok tersebut menyelesaikan buku laporan mereka, sehingga sampai saat ini masih banyak kelompok yang belum menyelesaikan bukunya.

Dengan banyaknya kelompok yang masih belum menyelesaikan buku laporan, PPM bukannya mempermudah birokrasi justru malah memberlakukan aturan yang lebih merepotkan. Awalnya kelompok telah menyelesaikan buku harus meminta tanda-tangan sepuluh kelompok lainnya sebagai syarat mengajukan revisi ke Pak EN. Namun sesaat kemudia aturan tersebut dirubah kembali, setiap kelompok harus mengikuti kelas revisi dengan membayar uang sebesar 100 ribu rupiah, sebagai syarat bisa melakukan revisi dengan Pak EN yang kemudian juga harus membayar 50 ribu rupiah. Kelompok-kelompok yang membantu merevisi tersebut sebelumnya harus membayar 200 ribu rupiah untuk bisa melakukan revisi dengan Pak EN. Kabarnya biaya tersebut untuk disalurkan ke lembaga Dompet Duafa. Selain itu saat revisi kelompok-kelompok ini dikenakan biaya 1000 rupiah per kesalahan. Tidak diketahui apakah kebijakan ini resmi dari kampus atau justru akal-akalan pihak PPM. Namun banyak mahasiswa yang merasa keberatan dengan diberlakukannya aturan tersebut.

Selain kendala pungutan-pungutan yang terjadi terus-menerus, kendala lain yang dialami mahasiswa adalah ketentuan revisi yang terlalu rijid dan seringkali berbeda antara hasil revisi Pak S dan Pak EN.  PPM selalu menganjurkan untuk merujuk pada buku panduan, namun sosialisasi PPM tentang KKN juga buku panduan sangatlah minim. Sehingga sangat mungkin tidak banyak mahasiswa yang paham isi dari buku panduan dengan jelas.

Keterlambatan pembuatan buku tersebut berdampak panjang, karena akan menghambat juga mahasiswa untuk melanjutkan skripsi, sidang hingga wisuda. Tidak hanya mahasiswa, keluhan ini juga datang dari Ketua Program Studi (Kaprodi) berbagai jurusan yang mahasiswanya terhambat lulus karena masalah KKN. Padahal kelulusan mahasiswa berpengaruh pada akreditasi jurusan. Revisi yang diterapkan oleh PPM bahkan lebih sulit dibanding revisi skripsi sebagai karya akademis syarat seorang mahasiswa mendapat gelar sarjana.

Hampir satu tahun KKN 2016 dilaksanakan. Tapi laporan ke PPM belum juga selesai. Sebentar lagi KKN 2017 pun akan dilaksanakan. Sebegitu ketatnya kah laporan KKN 2016 sampai-sampai banyak yang belum selesai?

Kepada Rektor UIN Jakarta dan jajarannya terutama ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) tolong  bisa lebih peduli terhadap permasalahan KKN yang setiap tahun terjadi pada mahasiswa. Juga tolong ditanggulangi pungutan liar yang diberlakukan PPM terhadap mahasiswa revisi, walaupun dengan alasan disedekahkan ke Dompet Duafa.

Related Articles

About author View all posts

admin

admin

Mari berkarya, kirim tulisan ke redaksi@kampusiana.net

  • Rizal Alawi Fahmi

    gw rasa postingan ini ga penting.

    karena, yang salah itu mahasiswanya memperlambat buat laporan, akibatnya makanya itu dkasih sanksi karena keterlambatannya. menurut gw ini hal yang wajar jika pihak ppm itu memberlakukan seperti itu. karena seharusnya, saat ini ppm sudah selesai untuk menyelesaikan masalah kkn tahun lalu, secara ga langsung kalo dijahatin yang ga selesai berarti ngulang lgi kkn. tapi ini kan enggak, jadi jangan sering mengeluh lalu posting berita dan dibesar”kan, seolah” pihak ppm salah. lebih baik anda intropeksi diri dlu, ini bisa pelanggaran ini, menggiring opini publik jadi terkesan ppm sejahat itu.

    • Dodochan

      Serasional apapun argumen mas, saya ga bakal peduli. Soalnua ga official. Dari komentar beberapa grup juga katanya itu emang biaya distribusi gegara telat kelarin buku. ya gue mah kalo emang BEGITU ATUH YA GA MASALAH. Cuma kalau itu emang pungli kita yang jadi mikir lagi buat bayar. Makanya yang kita butuhin sekarang yuh klarifikasi langsung dari pihak ppm kalau itu emang necessary ya wes ra popo, tapi kalo ternyata emang pungli kan kita jadi rada ga enak hati juga mas. Intinya sih gini, kelompok gue ga masalah bayar kalau itu emang salah kita. Tapi kalau emang harusnya ga usah bayar tapi disuruh bayar beda cerita mas. Jadi kalau emang ada surat edaran, postingan tralala trilili soal klarifikasi dari ppm mohon di share. Karena jujur aja opini kalian tuh bias. Pusing gue. Susah amat ya buat stay neutral wakakak

      • Dodochan

        Yang gue maksud bias bukan cuma mas, tapi admin yang nulis artikel ini.

  • Iladiena Zulfa

    ya silakan bayangkan klo kalian di pihak pak EN, udh ngasih banyak waktu, tenaga dan pikiran ttp ga dimanfaatkan dgn baik oleh mahasiswa (yg laporan kknnya molor). Dan itu bkn pungli sama sekali, ni tulisan jg ga ada kutipan wawancaranya. ckck